Terkait Penahanan Rektor UINSU, Ini Komentar Praktisi Hukum Kota Medan

Share it:


Medan, JournalisNews.com -
Ditahannya mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Saidurrahman oleh penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan pada senin, 28/6/2021 membuat geger dan menuai komentar dari publik Sumatera Utara. 


Sebut saja salah satunya Eka Putra Zakran, SH MH praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik memberikan tanggapan, bahwa dia merasa kaget, sedih bercampur haru setelah melihat informasi banyak beredar di media kalau mantan Rektor UINSU tersebut telah di tahan oleh penyidik. 

Kaget bercampur sedihlah pokoknya.  Miris kita melihat kondisi mantan Rektor UINSU yang ditahan oleh penyidik Kejari Medan tersebut. Sepintas seperti tak percaya, tapi begitulah kenyataanya. 

Bagaimana tidak miris, sejatinya sebagai mantan Rektor beliau itu layaknya menikmati kebahagiaan setelah selesai memimpin dan dapat lebih fokus untuk mendarmabhaktikan keilmuannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi malah tersangkut persoalan hukum. 

Saidurrahman merupakan salah satu dari 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut sebagai tersangka dalam kasus pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU tahun 2018.

Sementara kedua tersangka lainnya adalah Syahruddin Siregar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK)dan Joni Sismoyo selaku Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP), kontraktor pembangunan gedung tersebut.  

Ketiganya ditahan setelah penyidik Polda Sumut melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (P22) kepada pihak Kejari Medan. 

Penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II atas adanya dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kuliah kampus II UINSU tahun 2018 dari penyidik polda Sumut kepada Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Bondan Subrata, Kasi Intelejen Kejari Medan. 

Saidurrahman disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 20001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan informasi yang beredar bahwa berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 14/6/2021 yang lalu. 

Perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II UINSU telah merugikan negara senilai Rp. 44.973.352.461,- yang mana pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh PT. MKBP selaku kontraktor. 

Namun demikian walaupun ketiganya sudah ditahan oleh penuntut umum, perlu juga dikedepankan asas hukum pidana presemtion of innocence, artinya orang belum dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan yang bersifat tetap (inkrah) dari vonis hakim di Pengadilan.


Reporter,Abdul Halil
Share it:

Medan

Post A Comment:

0 comments: