H. Darma Wijaya Harapkan Pembentukan Tim GTRA Mampu Membantu Tugas Pemerintah

Share it:



Sei Rampah, JournalisNews.com - Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan hal penting dalam mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria. Dengan adanya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), semoga hal itu dapat segera terwujud.

Hal tersebut disampaikan Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya dalam Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten (Sergai) yang digelar di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (8/3/2021). Turut hadir dalam Pembentukan Tim GTRA itu, Kabid Penataan dan Pemberdayaan BPN Sumut Sontian Siahaan, Kepala BPN Sergai Joko Sutari, S.H, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Ditambahkan H. Darma Wijaya, banyak manfaat yang akan diperoleh dari pembentukan GTRA ini, mulai dari mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilik tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Tak hanya itu, GTRA mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan memperbaiki lingkungan hidup melalui pelaksanaan sistem penataan agraria berkelanjutan," ungkapnya.

H. Darma Wijaya juga menyoroti, jika ada perusahaan swasta atau PTPN yang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunannya (HGB) yang sudah habis atau yang bakal habis dalam waktu dekat. Diharapkan Tim GTRA mampu membantu tugas pemerintah untuk mengambil kembali haknya dan nantinya ini akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya. 

Selama ini, lanjut H. Darma Wijaya, aset Pemkab Sergai dimiliki dengan cara membeli atau ganti rugi. Padahal uang yang digunakan seharusnya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Saya berharap, GTRA dapat menjalankan tugasnya untuk menata aset dan perlahan - lahan dilakukan pengalihan penguasaan tanah dari perusahaan ke masyarakat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Sergai," ucapnya. 





Selain masalah pertanahan, lanjut H. Darma Wijaya, pada kesempatan ini juga disampaikan agar masyarakat memahami jika tanggung jawab perbaikan akses jalan bukan hanya ada di pemerintah, namun juga pengguna jalan seperti perusahaan dan PTPN yang menguasai HGU. Hal ini perlu disampaikan agar kita tidak langsung menyalahkan satu pihak saja. Mari kita bersama-sama cari solusi yang sinergis dan produktif," pintanya.

Sebelumnya, sambutan Kepala Kantor BPN Sergai, Joko Sutari, S.H menjelaskan, pembentukan GTRA ini merupakan tindak lanjut Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang agraria. Pelaksanaan pembatasan akses yang dimiliki oleh pihak swasta ataupun PTPN dilakukan demi menumbuhkan ekonomi masyarakat dan nantinya tentu akan berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya juga, sambutan Kabid Penataan dan Pemberdayaan BPN Sumut Sontian Siahaan mengatakan, saat ini baru ada 4 Kabupaten di Sumut yang membentuk GTRA. Menurut Sontian Siahaan, ada banyak fungsi GTRA selain legalitas aset. Salah satu  yang paling penting adalah penataan aset, karena saat ini banyak yang masih belum tertata dengan baik. Belum lagi permasalahan konflik agraria. Dengan adanya GTRA ini, semoga permasalahan tersebut mendapat solusi terbaik," harapnya. (Alfian Haris)

Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments: