EPZA Launching Acara ELC Dan Ngopi Bareng Wartawan Bahas "Kontroversi SKB 3 Mentri Tentang Seragam Sekolah"

Share it:


Medan, JournalisNews.com -
Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah sebaiknya dicabut,sebab dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah.


Pernyataan tersebut ditegaskan Eka Putra Zakran,SH Praktisi Hukum kota Medan saat digelarnya Launching acara Epza Lawyer Club (ELC) dan ngopi bareng wartawan yang berlangsung di ruang Meeting mie ayam Mahmud, jalan Abdullah Lubis No.57/71 Medan,Kamis (18/2/2021) sekira pukul 16.00 Wib.

Acara yang mengusung topik "Kontroversi SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah" itu hadir sebagai narasumber antara lain,Dr. T. Riza Zarzani, SH MH (Ka. Prodi  MH UNPAB), Irfan, SE MM PhD (Dikdasmen PDM Kota Medan), H. Dadang Dermawan, MSi (Pengamat Politik USU), Eka Putra Zakran,SH (Praktisi Hukum) dengan dipandu moderator Ronal Suhendri, SH (Penggiat Media Sosial).


Dalam kesempatan itu,Eka Putra Zakran,SH yang akrab disapa Epza menuturkan Sikap reaktif dan berlebihan yang ditunjukan oleh Mendiknas,Menag dan Mendagri dikhawatirkan menjadi masalah baru yang akan menuai konflik atara pusat dan daerah.Karena dengan keluarnya SKB 3 mentri tersebut,justru dinilai akan membuat stabilitas nasional semakin terguncang.

"SKB ini sepertinya bikin gaduh secara nasional,karena menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.Kesimpulannya SKB ini sebaiknya dicabut atau dibatalkan demi kemaslahatan dan stabilitas nasional,"ujar Epza mengawali penyampaiannya.


Lebih lanjut Epza berpendapat,Masalah seragam atau atribut sekolah sebenarnya tidak perlu menjadi urusan yang sifatnya nasional,cukup masing-masing daerah mengurusnya sesuai kewewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda),sehingga tidak muncul masalah baru atara pusat dan daerah.

Sementara itu hal senada juga disampaikan para narasumber dalam kesimpulan acara,yang pertama Irfan,SE,MM,PhD (Dikdasmen PDM Kota Medan) yang mengatakan bahwa kita merasakan persoalan tolerasi dan intolerasi menjadi satu yang penting untuk kita diskusikan.Hidup berdampingan beragama itu merupakan wujud dari pada kita beragama bagaimana kita bisa toleran.

"Jadi jangan kalau sedikit-sedikit ada perbedaan digeser intoleran.Ini suatu hal yang penting di negara kita ini bagaimana kita merajut kembali kebersamaan ukhuwah dan kebhinekaan.Isu tentang intoleransi dan tolerasi itu jangan sampai mengecilkan nilai-nilai sesama pemeluk agama,"kata Irfan. 

Disatu sisi,narasumber kedua Dr. T. Riza Zarzani, SH MH (Ka. Prodi  MH UNPAB) menyimpulkan sebenarnya puluhan tahun yang lalu sudah sering aturan-aturan seperti ini ada,tapi baru sekarang ribut-ributnya.Nah.. dalam hal ini perlu pematiknya ini sebenarnya yang perlu diwaspadai.

"Nah ...dari sisi hukum saya melihatnya kita perlu profosional,artinya segala sesuatu penanganannya sesuai dengan forsinya.Termasuk kitalah yang membuat perundang-udangannya,kalau dia cukup disatu tingkat kementerian sesuai dengan pertukan perundang-undangan,sudah cukup sampai disitu saja,"sebut Riza.



(Abdul Halil) 
Share it:

Medan

Post A Comment:

0 comments: