Dinas Perikanan Kab Batu Batu Bara Terima Kunker Komisi B DPRD Provsu

Share it:



Batu Bara, JournalisNews.com - Dunas Perikanan Kabupaten Batu Bara menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), di kantor Dinas Perikanan Jalan Lintas Perupuk, desa Perupuk kecamatan Lima Puluh Pesisir, kabupaten Batu Bara, Senin (15/02/2021).
  
Rombongan Komisi B DPRD Provsu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B Doly Tahir, beserta rombongan dan turut juga dihadiri Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP di wakili Kabag Perekonomian Edwin, Ketua DPC HNSI kabupaten Batu Bara H Safri Habni, Pol Air IPDA Edison Sihombing, Danposal Tanjung Tiram Letda Mar Chandra, Kepala Dinas Kelautan Provsu di wakili Kabid Tangkap Ir Yulian Siregar, Komandan KPLP Tanjung Tiram Sutriono, Plt Kepala Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara Anton Ritonga SP, Camat Lima Puluh Pesisir dan Camat Tanjung Tiram.
 
Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabag Perekonomian Edwin mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi B DPRD Provsu ke kabupaten Batu Bara, jadi ini merupakan anugerah dan kebanggaan bagi kami, dan langsung ke kantor Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara.
 
Dan kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat mulia mengingat kabupaten Batu Bara merupakan daerah pesisir yang ada 62 kmdaerah pesisir yang berbatasan dengan laut, dan di sana bermukim nelayan miskin yang jumlahnya cukup banyak. “Jadi hampir 25 % mata pencarian di kabupaten Batu Bara ini berkaitan dengan kegiatan nelayan, “ ujarnya.
 
Dikatakannya, nelayan di kabupaten Batu Bara ada nelayan tangkap dan nelayan budidaya, dan sekarang fokus Pemkab Batu Bara adalah nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Jadi nelayan budidaya kami lakukan dengan memperdayakan wilayah-wilayah pantai ada 62 kmini lah yang kami budayakan baik Perikanan air tawar maupun ikan-ikan yang berada di muara.
 
Lanjutnya, jadi konsep bagaimana nelayan-nelayan di sekitar Batu Bara bisa terangkat perekonomiannya. Sehingga kunjungan anggota Komisi B DPRD Provsuini segera di tunggu, menjadi suatu yang baru untuk menyemangatkan bagaimana para nelayan di kabupaten Batu Bara keluar dari jurang kemiskinan.
 
“Kami dari Pemkab Batu Bara merasa tersanjung dan terhormat atas kunjungan ini, semoga kunjungan ini ada tindak lanjutnya, dan banyak yang perlu di lakukan, jadi mohon bimbingan dan arahan dari anggota Komisi B DPRD Provsu, sehingga memiliki kekuatan untuk bisa membawah masyarakat khususnya para nelayan di kabupaten Batu Bara,“ harapnya.
 
Sambutan Ketua DPRD Batu Bara Safi’i. SH dalam hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Batu Bara Ismar Khomri.SSmengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara khususnya Komisi B yang telah datang menjemput aspirasi dan diskusi yang terkait persoalan-persoalan di wilayah-wilayah kabupaten Batu Bara.
 
Berdasarkan regulasi bahwa wilayah atau zonasi dari kelautan itu berada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Untuk itu kami berharap, persoalan-persoalan yang ini menjadi Rana Pemerintah Provsu bisa di akomodirdi tindak lanjuti untuk menjadi kerangka acuan kerja Pemerintah Provsu dan keinginan-keinginan khususnya nelayan di kabupaten Batu Bara,“sebutnya.
 
Menurutnya, banyak persoalan yang di hadapi nelayan Batu Bara yang pertama persoalan pengawasan berada di Pemerintah Provsu, sehingga kami di Pemerintahan kabupaten Batu Bara bisa di bilang tidak berdaya melakukan pengawasan atau kontrol terhadap nelayan yang memang tidak mematuhi aturan regulasi yang ditetapkan Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah kabupaten.
 
Dan juga ada persoalan-persoalan yang hari ini di hadapi oleh masyarakat nelayan, terkait ansuransi nelayan yang kami berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk bisa menambah data dan alokasi anggaran untuk para nelayan di kabupaten Batu Bara.
 
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Provsu Doly Tahir menyebutkan, kami datang kemari adalah untuk mencari solusi konflik yang di hadapi nelayan Tanjung Tiram, karena selama ini saya lihat nelayan merupakan problem nasional dan bukan saja di Sumatera Utara.
 
“Pergi pagi pulang sore sampai di rumah bisa membeli sekilo beras, sekilo gula dan ini menjadi problem nasional, makanya Presiden konsentrasi masalah nelayan, “ kata ketua Komisi B DPRD Provsu.
 
Dijelaskannya, sebenarnya kabupaten Batu Bara nampaknya menjadi perhatian, karena sudah ada pelabuhan yang akan di bangun cukup besar oleh Pelindo, sampai saat ini masih dalam keadaan prihatin kapal yang masuk baru sedikit.
 
Dan begitu juga di SeiMangkeiindustri baru ada dua atau tiga dan rel kereta api juga belum bisa dilalui karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. “Jadi konsentrasi masalah nelayan dan perlu sekali informasi dari Plt Kepala Dinas Perikanan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), aparat hukum dan dinas Kelautan, dan Komisi B DPRD Provsu hanya pengawas,“ungkapnya.
 
Plt Kepala Dinas Perikanan kabupaten Batu Bara Anton Ritonga. SP menyampaikan, untuk potensi kabupaten Batu Bara ini terdiri dari panjang pantai kurang lebih 62 km dengan jumlah nelayan 20 ribu lebih, ditambah pembudidaya sekitar 1500 orang.
 
“Kemudian kecamatan di sepanjang pesisir ada 6 kecamatan sedangkan armada kapal ada sekitar 19.600 dan kemudian jumlah desa pesisir yang memiliki pantai ada 42 desa, untuk produksi tangkap tahun 2020 itu 31.428 ton, jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ada 4 sedangkan di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara telah mengansuransikan 1200 nelayan,“terangnya. (Dani)
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments: