Pembangunan Pergudangan PT IKD 'Patut Diduga' Tidak Sesuai SIMB

Share it:


Medan Deli, JournalisNews.com - 
Terkait pembangunan 5 (lima) unit gudang milik PT Industri Karet Deli (IKD) yang berada di jalan Kayu Putih,Lingkungan VII,Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli 'patut diduga' tidak sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang dikeluarkan oleh Pemeritah Kota (Pemko) Medan,Kamis (28/1/2021).


Demi kebutuhan pemberitaan yang akurat dan berimbang, yang mengacu kepada Undang-Undang No.4O Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No.14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) redaksi media online JournalisNews.com melalui awak medianya melakukan konfirmasi langsung kepada Humas PT IKD yang bernama Bahari,Kamis (28/1/2021)
siang.

Bahari selaku Humas PT IKD kepada awak media ini,menurut pengakuannya terkait pembangunan gudang dan pagar tembok beton tersebut, pihak PT IKD sudah membayar reteribusi untuk pengurusan IMB sebesar 1,5 Miliyar.

Ditambahkannya,walau pun begitu sebenarnya sekarang ini kita bila ingin membangun tidak perlu lagi mengurus IMB.Alasan Humas PT IKD karena itu semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja,yang telah menghapus masalah pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

"SIMB sekarang sudah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang termuat dalam Pasal 5, pasal 6, Pasal 7, UU Cipta Kerja.Jadi sekarang ini kalau abang-abang (awak Media) mau mendirikan bangunan enggak usah susah-susah ngurus IMB lagi, ini kami sudah terlanjur bayar,"kata Bahari kepada wartawan sembari menyodorkan selebaran kertas yang bertuliskan UU Cipta Kerja Hapus IMB,Pemda Tak Berwewenang Lagi Awasi Bangunan.

Masih kata Bahari,Undang-Undang Cipta Kerja sekarang sudah menghapus pengurusan IMB.IMB sudah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang termuat dalam Pasal 5, pasal 6, Pasal 7, UU Cipta Kerja.

Ket foto: Selebaran UU Cipta Kerja yang diberikan Humas PT IKD kepada wartawan,terkait penghapusan pengurusan SIMB.


Terpisah,Plt Walikota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si. melalui Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, Benny Iskandar,ST.MT menegaskan mendirikan bangunan dengan menyalahi perizinan sudah jelas melanggar:

1. Perda No.4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

2. Perda Kota Medan No.9 Tahun 2OO2 tentang Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan.

3. Perda Kota Medan 17 Tahun 2OO2 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah.

4. Keputusan Wali Kota Medan No.3 Tahun 2OO5 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.9 Tahun 2OO2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Sementara itu amatan awak media di lokasi pembangunan, tampak 5 (lima) unit bangunan gudang dan pagar tembok dengan tinggi kurang lebih 4 meter yang hampir rampung pengerjaannya.

Ironisnya di sekitar pembangunan gudang tersebut,tepatnya didinding tembok dekat pintu masuk tampak Plank Izin Mendirikan Bangunan (SIM B) atas nama Darviza Tjangnaka warga Komp.Grard Polonia No.1 H yang menerangkan pembangunan jenis Pabrik/Pagar dengan jumlah unit 1, jumlah lantai 1.Hal ini cendrung 'diduga' pembangunan gudang yang diklaim pihak PT IKD adalah pembangunan pabrik telah menyalahi ketentuan perizinan pembangunannya.

Dalam hal ini di minta pihak Pemko Medan melalui Dinas terkait segera melakukan investigasi langsung ke lokasi pembangunan pergungan milik PT IKD tersebut.Dan apabila ditemukan ketidak sesuaian antara surat perizinan pembangunannya (gudang) diharapkan pihak Pemko Medan dapat memberikan sanksi atau tindakan tegas kepada PT IKD,tujuannya untuk menghindari kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perizinan.

Dikatakan Benny Iskandar lagi,sesuai dengan Pasal 115 ayat 1 PP No. 36 Th 2005. Pasal 2pemilik gedung yang tidak IMB dapat dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Bahkan menurut Pasal 46 ayat 3 UUBG pemilik bangunan juga bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima tahun.


Ket foto: Rumah-rumah warga yang berdempetan dengan pagar tembok pergudangan milik PT IKD


Pembangun Pagar Beton PT IKD 'Diduga' Timbulkan Polemik   

Terpisah,ditemui awak media ini sejumlah warga yang rumah tinggalnya persis bersebelahan dengan pembangunan pagar tembok milik PT IKD juga mengeluhkan semenjak dibangunnya pagar beton tersebut,rumah-rumah warga sering tergenang banjir.Pasalnya tidak ada lagi alur atau parit (drainase) untuk pembuang air bila musim penghujan.

"Semenjak dibangunnya pagar tembok itu,kami yang rumahnya berada persis bersebelahan dengan pagar tembok tersebut,kami yang terdiri dari 10 Kepala Keluarga warga di lingkungan ini hadi terancam sering kebanjiran.Sebabnya karena aliran draenase ditutup semenjak adanya pembangun pagar beton itu,"keluh Poniman yang diamini oleh beberapa warga lainnya.(tim)
Share it:

medan utara

Post A Comment:

0 comments: