Maraknya Bangunan Tanpa IMB,Praktisi Hukum Kota Medan Angkat Bicara

Share it:


Medan Deli, JournalisNews.com -
Menanggapi maraknya bangunan rumah toko (Ruko) maupun pergudangan yang "diduga" tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di daerah Kecamatan Medan Deli, baik yang di jalan Rumah Potong Hewan (RPH) Lingkungan X Kelurahan Mabar maupun yang di jalan Metal Lingkungan XIX Kelurahan Tanjung Mulia dan pembangunan pergudangan milik PT Industri Karet Deli (IKD) yang terletak di jalan Kayu Putih Lingkungan VII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir walaupun memiliki SIMB namun diduga menyalahi perizinan bangunan seperti yang dilansir lewat hasil tim investigasi yang dilakukan tim media JournalisNews.com beberapa waktu yang lalu, Eka Putra Zakran,SH Praktisi Hukum Kota Medan angkat bicara.


Menurut Eka Putra Zakran, advokat yang akrab disapa Epza bahwa apa yang dilakukan oleh tim media tersebut sudah tepat. 

"Investigasi yang dilakukan oleh awak media JournalisNews.com menurut hemat saya bagus itu, karena media memiliki peran sebagai Control Sosial. Jadi jika ada wartawan yang tanya-tanya soal status IMB terhadap bangunan tertentu yang mencurigakan ya sah-sah saja,"urai Epza mengawali komentarnya.

Foto,Ilustrasi

Ditambahkan Epza,awak media itu kan bekerja dilindungi dengan landasan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Artinya ketika ada wartawan yang melakukan investigasi akibat maraknya bangunan gedung yang tidak dapat menunjukkan surat IMB,wajar-wajar saja seorang wartawan mempertanyakan terkait keberadaan SIMBnya.

"Maka yang punya rumah harus memberikan keterangan yang benar, tak perlu marah-marah. Jika benar ya, tunjukkan saja suratnya, kan gampang, kecuali tak berIMB, ya pasti akan muncul masalah dong,"ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan,sebaliknya yang membuat memunculkan pertanyaan adalah terkait sikap Camat Medan Deli yang terkesan tutup mata.Harusnya selaku pemirintah, pihak Kecamatan bersikap tegas, jangan sampai tutup mata jika ada bangunan liar yang tidak berIMB di daerah tersebut.

"Perlu saya tegaskan, IMB itu merupakan sarat dasar dan sarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pembangunan, jika tidak ada IMB jelas itu pelanggaran,"kata Epza.

IMB itu salah satu prodak hukum, misalnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), Rumah Tinggal, Rumah Tinggal Deret, Rumah Susun, dan Rumah Tinggal Sementara untuk hunian, termasuk dalam kategori bangunan gedung.

Pemilik Bangunan Bisa Dipidana

Berdasarkan ketentuan UUBG jika pemilik rumah atau gedung tidak memenuhi kewajiban persyaratan pembangunan rumah, termasuk IMB, maka pemilik rumah bisa dikenai sanksi administratif, penghentian sementara sampai diperolehnya IMB  Gedung. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 115 ayat 1 PP No. 36 Th 2005. Pasal 2, pemilik gedung yang tidak IMB dapat dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Bahkan menurut Pasal 46 ayat 3 UUBG pemilik bangunan juga bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam Pasal 7 ayat 1 UUBG menyebutkan setiap bangunan gedung harus memiliki persyaratan administratif dan persyaratan tehnis sesuai dengan fungsi bangunan gedung dan Pasal 7 ayat 2 menyatakan persyaratan administraif itu meliputi: status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan IMB. 

"Nah terkait Peraturan Daerah Kota Medan setidaknya ada Perda No. 9 Th 2002 tentang Retribusi IMB. Siapa pun yang ingin melakukan pembangunan harus mematuhi peraturan tersebut," tutup Epza dalam keterangannya.


(Abd Halil/Epza)
Share it:

medan utara

Post A Comment:

0 comments: