Kepala Divisi PAD BUMD Batu Bara Diduga Keluarkan SK Parkir Tanpa Sepengetahuan Pimpinan

Share it:



Batu Bara, JournalisNews.com - Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Tanjung Tiram Bahrumsyah sesalkan terjadinya kebijakan sepihak oleh Divisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Batra Berjaya tentang penerbitan Surat Keterangan (SK) Juru Parkir di Wisata Pantai Sejarah di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir, kabupaten Batu Bara.

Menurut Bahrumsyah, belum waktunya BUMD mengeluarkan surat pengangkatan untuk Juru Parkir, sebab itu belum diresmikan. Masih menurut Ketua PAC PDIP Bahrum mengatakan, pada hal Bupati Batu Bara menganjurkan retribusi itu akan dibuat setelah Wisata Pantai Sejarah itu selesai dikerjakan dan sudah beroperasi, masalah parkir di Batu Bara di kembalikan seperti semula dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batu Bara.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Batu Bara Jonnis Marpaung saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (28/12/2020), menyebutkan  seluruh kegiatan Retribusi Parkir harus melalui kajian dan penetapan titik parkir oleh Dishub kemudian selanjutnya baru diserahkan kepada pihak ketiga sebagai Juru Parkir.

Ketika ditanya kapan SK nya untuk Juru Parkir di Pantai Sejarah itu lalu Kadishub Jonnis mengatakan, belum, tunggu sampai pembangunan di Pantai Sejarah itu tunggu diserah terima dulu dan coba komunikasikan dengan BUMD.




Selanjutnya, Dewan Komisaris BUMD Abdul Gani saat ditemui mengatakan, saya sebagai Komisaris BUMD melakukan pengawasan setiap ada kegiatan mau pun surat yang di keluarkan oleh BUMD. “Sebenarnya tidak di benarkan Kepala Divisi membuat Surat Keputusan (SK) Juru Parkir hal itu bernaung di BUMD, maka yang mengeluarkan harusnya Direktur Utama bukan Divisi PAD untuk mengeluarkan SK itu,“jelasnya.

Sebut Gani, sepengetahuan saya mereka tidak berkoordinasi dengan Direktur Utama (Dirut) mau pun Direktur Operasional di karenakan Divisi PAD di bawah naungan untuk mengurus PAD bukan mengurus SK atau menunjuk Juru Parkir.

“Yang berhak mengeluarkan SK itu wewenang Dirut kalau ada yang mengeluarkan tanpa sepengetahuan Direktur Utama (Dirut) itu di luar tanggung jawab BUMD, “ tegas Gani. Sampai saat ini Kepala Divisi PAD BUMD belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. (Dani)
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments: