PSDKP Tangkap Dua Kapal Ikan Malaysia di Selat Malaka, Nakhoda dan ABK Indonesia

Share it:



Belawan, JournalisNews.com - Tidak memiliki izin penangkapan ikan di perairan Indonesia, dua kapal ikan asing berbendera Malaysia di tangkap kapal pengawas Direktorat Jenderal PSDKP KP Hiu 01, Sabtu  (31/10/ 2020). Penangkapan itu dilakukan sekira 08.10 WIB dan pukul: 08.25 WIB.

“Dua unit kapal ikan asing berbendera Malaysia kita tangkap karena diduga melakukan tindak pidana Illegal Fishing," kata Kepala Kantor Stasiun PSDKP Belawan Andri Fahrul Syah, S.Pi, M.Si, kepada wartawan, Senin (2/11/2020).

Berkas perkara kedua kapal ini, sambung Andri, akan diserahkan pada Kantor Stasiun PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan) Belawan. Adapun berkas perkara, tersebut atas nama Nasrul Siregar (39) dan Syahrial Panjaitan (37) keduanya warga negara Indonesia.

Dijelaskannya, Nasrul Siregar merupakan Nakhoda Kapal Ikan berbendera Malaysia KM. PKFA. 9595 yang ditangkap KP. HIU 01 pada Sabtu ( 31/10/  2020) l pukul: 8.10 WIB di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka dengan posisi 03 13, 005' N - 100 37,581' E. “Nakhoda Nasrul ditangkap beserta 3 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia,” terangnya.

Sedangkan Syahrial Panjaitan merupakan Nakhoda Kapal Ikan Asing berbendera Malaysia KM. PKFA 7435 yang ditangkap oleh KP. HIU 01  Sabtu (31/10/ 2020) sekira pukul: 08.25 WIB di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi 03 16, 008' N - 100 34,503' E,beserta 3 ABK nya yang juga berwarga negara Indonesia.

"Ke dua kapal tersebut di ad-hock ke Stasiun PSDKP Belawan dan  tiba di Belawan pada Minggu (1/11/2020) malam sekitar pukul: 19.00 WIB) dan diserahkan kepada tim penyidik untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya," tegas Andri.

Lebih lanjut Andri mengatakan penyidikan dilakukan oleh Penyidik dari Stasiun PSDKP Belawan dan Penyidik akan menetapkan nakhoda KM. PKFA. 9595   dan nakhoda KM. PKFA 7435 sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 92 jo pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) jo Pasal Pasal 27 ayat (2), pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) dan pasal 98 jo 42 ayat (2) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Sementara Ketua DPD HNSI Sumut Zulfahri Siagian, yang diminta tanggapan terkait kasus ini menilai ada yang salah dalam menangani nelayan kita. “Di negara kita cukup banyak ikan kok nelayan harus ke negera tetangga menjadi Nakhoda dan ABK, bahkan mencari ikan sampai ke perairan Indonesia," ujarnya. Oleh karena itu kata Zulfahri, DPD HNSI Sumut meminta instansi terkait untuk menjadikan masalah ini sebagai pelajaran dan mencari solusi agar nelayan nyaman bekerja di Negeri Sendiri.

Sementara itu nakhoda kapal PKFA 9595 Nasrul Siregar mengatakan dia memilih menjadi nakhoda kapal ikan berbendera Malaysia dengan alasan gaji di kapal ikan Malaysia lebih besar dibandingkan menjadi nakhoda di kapal ikan Indonesia. "Kalau di kapal Malaysia aku mendapat gaji 70 Ringgit sampai 100 Ringgit kalau di kapal Indonesia perharinya aku mendapat Rp70 ribu." terang Nasrul. (Abd Halil)
Share it:

Kriminal

Post A Comment:

0 comments: