Mediasi Sebagai Upaya Memecahkan Masalah

Share it:


Medan, JournalisNews.com -
Sejumlah warga masyarakat Perumahan Griya Martubung III Blok AA melakukan upaya Mediasi dalam rangka mencari jalan keluar terkait munculnya masalah sengketa batas bangunan anatara warga yang satu dengan lainnya. Mediasi di Fasilitasi oleh Pihak Perumnas pada Minggu, 22/11/2020.

Eka Putra Zakran, akrab disapa Epza dalam sambutannya mewakili dari salah satu unsur masyarakat Blok AA mengapresiasi upaya Mediasi yang dilakukan oleh Pihak Perumnas, karena setiap persoalan sebaiknya mengedepankan jalur musyawarah mufakat ketimbang hukum, kecuali tidak ada jalan keluar, apalagi ini persoalan bermasyarakat, tentu aspek sosial kemasyarakatan yang harus diutamakan.


Menurut Aristoteles manusia adalah "Zoon Politikon" yaitu mahluk sosial, mahluk yang berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sepintar dan sehebat apapun tidak akan bisa hidup secara sendiri-sendiri. 

Secara agama pun begitu, 40 rumah ke kiri, kanan, muka dan belakang itu adalah Tetangga. Nah peran tetangga ini jauh lebih dekat ketimbang saudara sekandung, seperut tapi berjauhan, begitulah urgensi dan strategisnya peran tetangga. Jadi konklusinya bukan soal siapa salah siapa benar, tapi lebih jauh dari itu adalah soal bagaimana cara merendahkan hati utk kebersamaan, beber Epza.


Kembali ke Mediasi, lebih jauh Epza menjelaskan bahwa secara etimologi istilah Mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu "Mediare" artinya berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator yang tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak.

Berada di tengah itu artinya bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak secara adil dan sama, sehingga memberikan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa.

Khotibul Imam menyebut bahwa Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak lain tersebut disebut sebagai Mediator, yang kewenangannya bukanlah untuk memutus sengketa, tapi hanya sebatas membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipercayakan keapadanya.

Takdir Rahmadani, Hakim Agung/Ketua kelompok kerja mediasi menyebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui cara perundingan/musyawarah mufakat dengan bantuan pihak yang netral (mediator) tapi tidak memiliki kewenangan untuk memutus dengan tujuan menghasilkan kesepakatan damai untuk mengahiri sengketa.

Selanjutnya, dalam dunia peradilan (Court Annexed Mediation) mediasi pertama kali berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2002 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini bertujuan untuk menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dan Perma No. 2 Tahun 2003 ini telah dirubah menjadi menjadi Perma No. 1 Tahun 2008.

Sebelumnya, mengenai mediasi diatur pada Pasal 130 Herzine Inlandisch Reglement (HIR) dab Pasal 150 Rechtsreglement voor de Buetengesten (RBg). Tujuan dari Pasal 130 HIR dan Pasal 150 RBg adalah untuk memberdayakan Lembaga Perdamaian dan memerintahkan hakim mendamaikan setiap para pihak yang bersengketa/berperkara terlebih dahulu sebelum di periksa, tutup Epza.

Oleh: Eka Putra Zakran,SH


Share it:

medan utara

Post A Comment:

0 comments: