Warga Desa Kapal Merah Ricuh BLT Tahap IV Belum Cair

Share it:



Batu Bara, JournalisNews.com - Akibat Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum cair, sejumlah warga Desa Kapal Merah Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara mendatangi kantor Desa untuk meminta penjelasan dari Kepala Desa tentang keterlambatan pencairan BLT tahap lV, Kamis (08/10/2020).

Usai mendapat informasi bahwa penyaluran terhambat karena ada anggota BPD yang belum menanda tangani berkas, maka bantuan belum bisa trealisasi, selanjutnya rombongan warga yang berkumpul di aula kantor Desa mendatangi rumah kediaman anggota BPD di Dusun II Desa Kapal Merah mempertanyakan apa penyebabnya dan meminta BPD untuk menanda tangani berkas untuk bantuan BLT tersebut.
  
Salah seorang warga Desa Kapal Merah Jumirah akrab disapa ibu Pesek (55) mengatakan, masalah BLT terkendala bukan dari pemerintah desa tetapi dari anggota BPD, soalnya Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD sudah menandatangani, cuma saja dua orang anggota BPD yaitu S dan P belum menanda tangani.
 
“Tiga orang BPD sudah menanda tangani, cuma dua orang anggota BPD tersebut tidak mau menanda tangani entah apa alasannya, soalnya uang insentif  sebesar Rp 10 juta sudah di terima untuk lima orang BPD, “ sebut Jumirah.
 
Dikatakannya, kehadiran kami ke kantor kepala desa hari ini memang keinginan kami bersama, di karenakan seluruh desa sudah cair, kenapa Desa Kapal Merah yang belum cair BLT nya yang bersumber dari Dana Desa (DD), namanya masyarakat ada yang mengatakan dana itu ditahan sama kades, ternyata dana tidak akan bisa cair kalau dua orang anggota BPD itu tidak menanda tangani.
 
“Kami hadir ke kantor kades hanya mempertanyakan kenapa hingga sekarang BLT dari Dana Desa (DD) untuk 135 orang penerima tidak di cairkan, katanya kendala dari desa, kami (warga red) tidak ada menyalahkan dari pemerintah desa, “ ujarnya.
 
Setelah kami mendengar penjelasan dari Kepala Desa (Kades) Kapal Merah Pindawaty, bahwa, untuk pencairan DD harus seluruh BPD baik itu ketua, wakil ketua, dan anggota harus menanda tangani.
 
Menurut anggota BPD yang belum menanda tangani kepada JournalisNews.com mengatakan, saya kan selaku anggota BPD mempunyai hak dan kewajiban, jadi yang sekarang dituntut warga kepada kepala desa saat ini kewajiban saya termasuk tanda tangan ini kewajiban BPD, memang kalau tidak di tanda tangani jelas saya salah lantaran kewajiban saya. “Tapi sebalik itu hak saya kan ada selaku BPD dan selaku pengawas, jadi hak yang saya pinta itu perubahan Perdes APBdes beserta data bantuan Covid-19, “ ujar M.Sofyan.
 
Masih menurut Sofyan, sayakan pengawas apa yang mau diawasi kalau tidak memegang data, ada apa dia (kades.red) tidak mau mengasih hak saya ini, kalau memang dia benar tidak ada yang disembunyikan dalam data itu kenapa dia takut. “Ya kasihkan hak yang kami pinta, ini hak bapak kalau memang dia benar, itu saja alasannya,“ ungkap Sofyan.
 
Terkait telah menerima uang insentif untuk BPD senilai Rp 10 juta itu, saya akui telah menerima uang tersebut untuk seluruh anggota BPD, bukan dalam arti saya tidak mengakuinya. “Cuma alasan saya kuat, akan saya tanda tangani dalam arti bukan tidak di tanda tangani, keluarkan dulu hak yang saya pinta yaitu Perdes APBdes sama data Covid-19,“ sebutnya.
 
Sementara itu Kades Kapal Merah Pindawaty menjelaskan, kenapa anggota BPD yang dua orang itu ngotot minta data BLT DD ini, karena itu ada dalang di belakangnya, orang-orang yang selama ini bersaing politik sama saya dengan menggunakan BPD. 
 
Sebetulnya ada kesempatan untuk BPD mengetahui data BLT DD saat pembagian itu terbuka, kami dari pemerintah desa tetap mengundang BPD tetapi yang hadir cuma dua orang saja. “Yang sipenanda tangan tersebut tidak pernah hadir, jadi sekarang alasan dia ingin meminta data ini karena ada dugaan seseorang memaksa yang ingin memiliki data itu mungkin akan di salah gunakan, “ kata kades.
 
Menurut Kades, masih ada orang-orang yang tidak berkepentingan pada hari ini menggunakan BPD untuk data BLT DD ini tidak pernah kami tutup-tutupi kalau saat pembagian kami sangat terbuka dan BPD tetap diundang Cuma yang hadir dua orang yaitu ketua dan satu anggota.
 
“Yang lucunya insentif BPD sudah di terima sebesar Rp 10 juta dan itu tidak di tanda tangani, dia Cuma mengakui sebatas mulut, tetapi untuk menanda tangani hitam di atas putih dia tidak mau dengan alasan karena saya tidak memberikan data BLT DD ini, dan tidak ada kapasitas orang itu untuk memiliki, “ tegas Kades Pindawaty.
 
Kalau untuk mengetahui silakan datang ke kantor desa lihat datanya atau silakan datang ke rumah, tetapi untuk memiliki data itu dan di bagi-bagikan kepada orang yang bukan kapasitasnya tidak di benarkan nanti di salah gunakan, “ tambah kades.

Selanjutnya ke ricuhan BLT DD tahap IV Desa Kapal Merah akhirnya berakhir setelah di lakukan rapat bersama kades, BPD dan masyarakat setelah anggota BPD dua orang tersebut menanda tangani untuk pencairan BLT DD tersebut, selesai tanda tangan dilakukan seluruh anggota BPD baik itu Ketua, Wakil Ketua dan anggota menyatakan mundur dari BPD Desa Kapal Merah. (M Hamdani Batubara)

Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments: