LSM Penjara Akan PTUN Kan Satpol PP Batu Bara

Share it:


Batu Bara, JournalisNews.com - Diduga tertutupnya informasi publik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batu Bara tentang rincian penggunaan anggaran pada penggunaan 10 program dalam pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017, Ketua LSM Penjara akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumut.

Pada Rabu (02/09/2020) di Desa Simpang Dolok Kecamatan Datuk Limapuluh Kabupaten Batu Bara menyebutkan, pihaknya atas nama Lembaga Pemantau Kinerja Apratur Negara Indonesia (PENJARA) sudah 3 kali mengirimkan Surat Permohonan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batu Bara terkait Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan anggaran (DIPA) serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 namun sampai saat ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Batu Bara belum memberikan terkait salinan informasi itu.

Adapun surat permohonan dari lsm penjara meminta salinan laporan pertanggung jawaban (LPJ) data,dokumentasi serta Bon faktur atas pengerjaan penggunaan fisik mau pun non fisik,dan dokumen pendukungnya, yang terdapat 10 program dalam pencapain target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2017. yang mana surat pertama kami layangkan dengan nomor surat, :117/LSM-PJR B.B/VIII/2019 dan dilanjut dengan surat nomor: 123/LSM-PJR B.B/IX/2019 dan terakhir surat nomor :130/LSM-PJR B.B/VIII/2020. Papar Heriyadi Putra Ketua LSM Penjara.

Menurut Heriyadi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Batu Bara menutupi informasi kepada LSM PENJARA sehingga telah melanggar hukum yang berlaku jika kita mengacu kepada Undang-Undang RI pasal,52,53,54,56,57,58 pada no14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan PP RI, Nomor 71 tahun 2000,Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Peran Serta Masyarakat dan pemberian dalam pencegahan Tindak Pidana Kotupsi.dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja batu bara telah melanggar hukum karena tidak mau memberikan data informasi pada surat permohonan LSM Penjara.

"Heriyadi Putra juga mengatakan sudah melaporkan tentang tiadanya keterbukaan informasi yang dilakukan Satpol PP Batu Bara kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, namun dalam 4 kali persidangan pihak dari Satpol PP tidak ada yang hadir, untuk selanjutnya Lsm Penjara akan teruskan hal ini ke PTUN Sumut,”katanya. Tambahnya lagi diduga ada yang ditutup-tutupi oleh pihak Satpol PP  Batu Bara tentang 10 item program di 2017 itu. (M Hamdani Batubara)
Share it:

Kriminal

Post A Comment:

0 comments: