Kepala Desa Lalang Sanggah Tuduhan Ada Pemotongan Pajak PBB Kepada Penerima KPM

Share it:


Batu Bara, JournalisNews.com - Kepala Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Menyanggah tuduhan terhadap dirinya yang telah melakukan pemotongan dana bantuan Covid 19 kepada warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai berita yang beredar. Senin (06/07/2020).

Tidak ada pemotongan jenis apapun Kepada warga Penerima KPM dari tahap l maupun ll, ada sebanyak 70 Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lalang semuanya menerima uang sebesar Rp600.000 tanpa ada potongan dan itu diterima langsung oleh warga melalui BPD di saat penyerahan bantuan itu hadir Babinsa dan Bhabinkamtibmas", kata Kepala Desa Asnidar di kantor Camat Tanjung Tiram sekitar pukul 17.14 Wib saat dimintai keteranganya oleh awak media.

Memang sebelum melakukan penyerahan bantuan itu BPD diminta untuk memberikan arahan kepada masyarakat yang mendapat BLT. "Kalau ada hutang piutang pajak di cicil sedikit-sedikit katanya kepada BPD untuk di sampaikan keluarga, dan setelah di sampaikan BPD saya juga menyampaikan kan hal yang sama kepada warga,”ujarnya.

Setelah usai menyampaikan arahan, uang bantuan diserahkan kewarga dengan utuh 600.000 ribu tanpa ada potongan memang ada 14 orang warga yang melakukan pembayaran pajak setelah mendapatkan uang bantuan itu, dan itu dilakukan setelah warga menerima uang yang diserahkan oleh BPD dan pembayaran pajak PBB itu diserahkan langsung oleh warga kekolektor, jelasnya di hadapan Kepala Dinas BPMD, Camat dan awak media.

Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Radyansyah F Lubis yang hadir di ruangan kantor camat meminta KPM dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait adanya pemberitaan kepala Desa  yang melakukan pemotongan dana BLT.

Saat dimintai keterangannya terkait adanya berita pemotongan oleh Kepala Desa Haji M Shaleh warga Dusun lll Desa Lalang yang mendapat BLT tahap l dan ll menjelaskan tidak ada potongan dari desa, uang yang diserahkan BPD utuh Rp600.000 dan untuk pembayaran  pajak PBB sebesar 100 ribu langsung dibayar Kekolektor, itu karena diingatkan oleh Kades dan BPD tentang pajak PBB pada hari pengambilan BLT, mumpung ada uang langsung saja dibayarkan, dan itu tidak ada paksaan karena membayar pajak itu kewajiban kita. Kata H Shaleh.



Usai mendengarkan keterangan M Sholeh KPM Radyansyah menyebutkan informasi awal yang didapat itu ada kepala desa melakukan pemotongan setelah dikonfimasi melaui Sekdes menyatakan tidak ada dipotong.

Untuk tahap l saya ikut menyerahkan BLT itu untuk tahap ll kemaren saya berpindah ke desa lain, menurut hemat saya kalau masyarakat sudah menerima uang bersih Rp600.000, setelah itu dia punya kewajiban membayar pajak itu hak masyarakat yang memang tugas kita selaku masyarakat taat pajak. Katanya. (M Hamdani Batu Bara)

Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments: