Forkopimda Karo Datangi BPK RI Perwakilan Sumut

Share it:


Karo, JournalisNews.com - Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH, didampingi Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan, Kabagren Polres Tanah Karo, AKP Efianto, perwakilan Kejari Karo Benny, Kakesbang Tetap Ginting, dan perwakilan Bawaslu Harun surbakti, mendatangi kantor BPK (Badan Pemeriksa keuangan) RI perwakilan Sumatera Utara untuk konsultasi aturan dan mekanisme dalam penganggaran APBD Karo dana pengamanan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020, khusus bagi institusi TNI.

Pasalnya, Pemkab karo sudah melakukan tahapan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) hampir 100 % kepada lembaga KPUD, Bawaslu dan Polres Tanah Karo, namun sayang untuk pihak dari jajaran TNI di Kab. Karo tidak dianggarkan

Alasannya, beragam spekulasi bermunculan dari pihak Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), berujung, alih alih tidak ada regulasi, bahkan sarat temuan audit BPK kelak seandainya dana dikucurkan, hal ini membuat jajaran Kodim 0205/TK gerah, dimana secara teoritis tidak tersurat, namun tersirat dalam konteks keamanan dalam pengamanan pemilihan kepala daerah.

Minimnya, kepedulian TAPD dalam menganggarkan dana pengamanan untuk jajaran TNI dalam menghadapi Pilkada di Kab. Karo, menuai sorotan dan protes dari Kodim 0205 /TK. Forkopimda sepakat mendatangi BPK RI Perwakilan Medan guna konsultasi.

”Betul, kita kesini untuk konsultasi terkait regulasi dan mekanisme, apa benar TNI dalam melakukan pengamanan pilkada, anggarannya tidak bisa ditampung. Nah ini maksud kami,” ucap Dandim 0205 /TK, Letkol Inf Taufik Rijal yang pernah bertugas di Paspamres selama 5 tahun.

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, MH, Rabu (08/07/2020) menkelaskan bahwa pemda bukan tidak mau, namun saran dan masukan TAPD bahwa jajaran TNI tidak ada secara spesifik dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Ini dasar saya mengajak Forkopimda ke BPK RI,”ungkap Terkelin. ”Kata BPK RI boleh, ini menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk kita anggarkan nantinya, yang sudah berlalu, sudah-lah, kita cerita kedepan,"ucap Terkelin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, S.E, M.M, Ak C.A, CSFA menjelaskan dalam regulasi Kemendagri mengatakan, pilkada serentak sangat rawan situasi keamanan, tentu harus melibatkan unsur pihak keamanan dan jelas ada juga aturan di kepolisian.

“Letaknya disini, penjabaran keamanan itu banyak sepanjang kebutuhan persediaan anggaran daerah, sesuai karatikstik masing masing daerah, bisa pencalang, bisa ormas, sepanjang cukup anggaran, jadi pada prinsipnya kami pihak BPK RI, jika mengaudit tidak mempersalahkan dana yang dihibahkan sesuai saya sebutkan,” katanya

Syaratnya pertama ajukan Proposal, sesuai kebutuhan dari institusi (TNI), kedua masuk dalam TOR (Term Of Reference) dan NPHD, ini sudah cukup, tidak ada masalah. Kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu meyakinkan. Silahkan Kodim 0205/TK, buatkan kembali proposal, tidak perlu menumpang di kepolisian artinya boleh terpisah karena penggunaan anggaran nanti masing – masing mempertanggungjawbakan secara keuangan dan hukum, jelasnya.

Sementara itu disaat bersamaan ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan mengatakan, dananya akan ditampung di P-APBD 2020 nanti, disinilah anggaran dapat disisihkan, sesuai kebutuhan nantinya,”imbuhnya. Kakesbang Tetap Ginting selaku OPD tekhnis, selama ini belum maksimal memahami aturan dan mekanisme yang ada.

“Namun adanya konsultasi ini, akan menjadi terang menderang bagi TAPD nantinya, dan segera pihaknya akan menindaklanjuti arahan dan masukan dari pihak BPK RI,"pungkas Iriani. (Charles Sitanggang)

Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments: