Isu Kotak Kosong Dalam Pilkada Asahan Mendatang Mulai Hangat

Share it:


Asahan, JournalisNews.com - Isu kotak kosong dalam Pilkada Asahan yang akan datang mulai menggelinding. Bahkan, kini telah menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat.

Beberapa kalangan di Asahan akhirnya angkat bicara. Diantaranya Pengamat politik dari Universitas Asahan, Komis Simanjuntak (foto). Dirinya menilai, Pilkada Asahan tahun 2020 sangat kecil berpeluang diikuti calon tunggal. "Kalau yang namanya mungkin, semua bisa mungkin. Namanya saja politik, tapi dari probabilitas sangat kecil kemungkinannya,"ujar Komis  kepada wartawan, Kamis (11/6/2020) di Kisaran.

Disampaikannya, dua alasan yang menjadi probabilitas kecilnya kemungkinan terjadinya calon tunggal. Yang pertama dari pola-pola kemungkinan terjadinya konfigurasi partai politik. Yang kedua dari aspek pola perilaku politik partai-partai.

Dari aspek pola-pola konfigurasi partai politik, malah dia menilai cukup tinggi pola-pola kemungkinan konfigurasi yang bisa terjadi  untuk membentuk koalisi dalam mendukung bakal paslon. "Cukup banyak kemungkinan bentuk pola-pola konfigurasinya,"paparnya. 

Selain itu yang perlu dilihat dari aspek perilaku politik. Menurut Dewan Pakar DPRD Asahan ini ada dua bentuk perilaku politik parpol dalam mengusung balon kepala daerah. Yang pertama parpol akan menjagokan kadernya, dan yang kedua partai politik mendukung yang memiliki peluang besar. 

Menurutnya,  dari empat  bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati, hanya dua bakal calon Bupati yang berasal dari kader parpol. Yakni Rosmansyah dengan PDIP-nya dan Surya dengan Partai Golkarnya. Diluar dari kedua parpol ini umumnya akan memberikan dukungan politiknya kepada bakal pasangan calon dengan melihat hasil survey.

Simanjuntak mengatakan, ada 6 survey yang telah dilakukan. Namun dari 6 hasil survey itu, empat hasil survey telah dibacanya. Dari hasil survey ke empat lembaga survey tersebut dia melihat pasangan Rosmansyah-Winda berpeluang untuk mendapat dukungan PDIP.

Apalagi PDIP sama-sama memiliki jumlah kursi yang sama dengan partai Golkar di DPRD Asahan. Selain itu dalam  sejarah kabupaten ini, baru pertama kalinya  PDIP punya calon Bupati dari kadernya sendiri. "DPP PDIP pasti tidak tinggal diam. Mereka akan melakukan komunikasi dan lobi-lobi politik dengan sejumlah parpol yang menjadi koleganya,"jelasnya.

Lebih lanjut Komis menegaskan, dalam pencalonan kepala daerah, tidak cukup hanya mengantongi surat rekomendasi dari partai politik. Seorang bakal calon baru boleh mengklaim sudah mendapat dukungan dari partai politik jika sudah mendapat surat dukungan B1 KWK atau surat keputusan persetujuan dari DPP partai politik pendukung.

Dan sejauh ini, katanya, setahunya  belum ada satupun balon Bupati yang telah mengantongi B1 KWK tentang surat keputusan persetujuan pencalonan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPP Partai. "Kalau ada bakal Paslon yang menyatakan  akan maju sebagai calon tunggal dalam Pilkada Asahan tahun 2020, anggap saja itu doanya atau dia sedang mimpi,"ungkapnya.



Begitu juga yang dikatakan, Tri Purnowidodo (foto) praktisi hukum kondang Asahan. Meskipun kecil kemungkinan, akan tetapi bisa aja terjadi Pilkada Asahan akan melawan kotak kosong,"ujarnya.

Akan tetapi, kondisi pilkada melawan kotak kosong ini  mengindikasikan lemah atau tidak seriusnya bakal calon yang lain untuk mengikuti kontestasi pilkada tersebut. Pasalnya, ruang pencalonan sudah dibuka, baik melalui jalur perseorangan mau pun parpol.

Andai pun harus diikuti oleh satu pasangan calon katanya, maka tidak tepat  tepat jika pasangan calon tunggal tersebut dianggap tidak demokratis. Hal itu agar dinamika berpolitik hidup di Asahan.

"Secara  pribadi, saya berharap agar Pilkada Asahan terlaksana dengan lebih satu pasangan calon. Sehingga ide dan gagasan untuk  mensejahterakan Asahan menjadi lebih berwarna, dinamis dan tdk monoton,"harapnya.

Walaupun begitu, katanya, Pilkada dengan calon tunggal atau yang lebih dikenal di masyarakat  istilah melawan kotak kosong, adalah ruang yang disediakan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016. Ruang itu menjamin tetap terlaksananya pilkada, dalam hal seleksi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, baik melalui jalur perseorangan mau pun partai politik, tidak mampu menjaring lebih dari satu pasangan calon yang memenuhi syarat.

Selain itu, ika masyarakat tidak menghendaki calon tunggal tersebut memimpin daerahnya maka UU juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menolaknya. Caranya dengan datang ke TPS dan menggunakan hak suara dengan cara mencoblos siluet/gambar di samping foto pasangan calon tunggal yang ada di surat suara tersebut,”jelas pengacara yang dikenal dengan sebutan Mas Dodo ini. (Arnes Arbain Abdullah)
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments: